Pengertian Upah dan Maknanya dalam Hubungan Kerja
Upah merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja yang memengaruhi kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan perusahaan. Penentuan upah di Indonesia tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan hukum yang berlaku. Memahami konsep upah dengan benar akan membantumu tahu hak serta kewajiban di dunia kerja.
Bagi pekerja, upah adalah bentuk penghargaan yang menjadi sumber penghidupan. Sementara bagi pemberi kerja, upah adalah bentuk pengeluaran yang mencerminkan nilai kontribusi karyawan. Pengertian upah pun beragam, tetapi intinya tetap sama: kompensasi yang layak atas pekerjaan yang dilakukan.
Menurut Hasibuan, upah adalah balas jasa periodik yang dibayar kepada karyawan tetap dengan jaminan pasti, sehingga memberikan keamanan finansial dan stabilitas hubungan kerja. Edwin B. Flippo melihat upah sebagai harga yang dibayar untuk jasa, menegaskan bahwa tenaga dan waktu pekerja memiliki nilai ekonomi yang setara. Sementara itu, Gitosudarmo memandang upah sebagai imbalan rutin setiap bulan, bahkan jika pekerja tidak masuk kerja, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap karyawannya.
Hadi Poernomo mendefinisikan upah sebagai jumlah keseluruhan yang dibayarkan untuk mengganti jasa selama masa tertentu, dengan perhitungan berdasarkan syarat dan periode yang jelas. Handoko menekankan upah sebagai pemberian finansial yang juga berfungsi sebagai motivasi untuk kinerja masa depan. Dewan Penelitian Pengupahan Nasional menilai upah sebagai bentuk penerimaan atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dengan prinsip bahwa setiap jasa layak mendapatkan balasan setara.
Prinsip-Prinsip Dasar Pengupahan yang Berlaku di Indonesia
Penetapan upah bukan hanya urusan nominal, tetapi juga menyangkut asas keadilan dan perlindungan terhadap pekerja. Prinsip ini membantu memastikan hubungan kerja tetap harmonis dan saling menguntungkan. Tanpa prinsip yang jelas, penentuan upah berpotensi menimbulkan ketidakpuasan atau bahkan perselisihan.
Prinsip pengupahan di Indonesia menetapkan bahwa pemotongan upah hanya boleh dilakukan jika ada surat kuasa dari pekerja. Batas maksimal pemotongan ditetapkan sebesar 50 persen untuk menjamin pekerja tetap memiliki penghasilan layak setelah dipotong. Aturan ini dirancang untuk melindungi pekerja dari pemotongan sewenang-wenang dan tekanan finansial berlebihan.
Selain itu, gaji pokok wajib minimal 75 persen dari gaji tetap agar pekerja memiliki pendapatan yang stabil. Pekerja juga berhak menerima gaji penuh saat mengambil cuti sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan ini tidak hanya menjamin kelayakan penghasilan, tetapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental pekerja.
Prinsip lainnya meliputi larangan diskriminasi dalam pengupahan, kewajiban adanya hubungan kerja yang jelas, dan kesepakatan mengenai frekuensi pembayaran upah. Semua pembayaran upah wajib menggunakan mata uang Rupiah, kecuali dalam kondisi khusus yang diatur undang-undang. Keseluruhan prinsip ini bertujuan menciptakan sistem pengupahan yang adil, transparan, dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.
Ciri-Ciri Utama Upah sebagai Kompensasi Kerja
Upah memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dari bentuk kompensasi lain. Ciri-ciri ini membantu pekerja memahami apakah pembayaran yang diterimanya sudah sesuai aturan dan kesepakatan. Dengan memahami ciri-ciri ini, pekerja dan pemberi kerja dapat membangun hubungan kerja yang lebih sehat dan adil.
Upah memiliki karakteristik sebagai bentuk kompensasi langsung atas tenaga, waktu, dan kemampuan yang dicurahkan pekerja untuk menjalankan tugasnya. Hubungan antara pekerjaan yang dilakukan dan jumlah upah yang diterima bersifat transparan, sehingga pembayaran hanya diberikan jika pekerja telah memenuhi kontribusi sesuai perjanjian kerja. Selain itu, penentuan nominal upah dilakukan melalui kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, baik lisan maupun tertulis, dengan tetap mengikuti ketentuan seperti standar upah minimum.
Ciri lainnya adalah upah dibayar secara berkala sesuai periode yang disepakati, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Pembayaran tepat waktu penting untuk menjaga kestabilan finansial pekerja dan membangun kepercayaan pada pemberi kerja.
Besaran upah juga kerap dipengaruhi produktivitas, di mana kinerja tinggi membuka peluang mendapatkan bonus atau insentif, sekaligus memotivasi pekerja untuk terus meningkatkan kualitas kerjanya.
Landasan Hukum yang Mengatur Mekanisme Pengupahan di Indonesia
Pengaturan upah di Indonesia dilindungi oleh sejumlah peraturan yang mengikat. Dasar hukum ini dibuat untuk memastikan pekerja mendapatkan haknya secara layak dan pemberi kerja memiliki panduan resmi dalam pengupahan. Dengan adanya aturan yang jelas, kedua belah pihak bisa menghindari konflik terkait pembayaran.
Dasar hukum pengupahan di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang saling melengkapi. Salah satu aturan utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memuat prinsip dasar pengupahan dan menetapkan hak pekerja untuk memperoleh upah layak. UU ini juga mengatur mekanisme penetapan upah minimum serta berbagai ketentuan yang melindungi pekerja dari praktik yang merugikan.
Perubahan signifikan terjadi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memperkenalkan fleksibilitas dalam penentuan upah minimum. Penyesuaian ini bertujuan menyesuaikan sistem pengupahan dengan kondisi ekonomi nasional dan kebutuhan dunia usaha. Walau demikian, perlindungan terhadap hak pekerja tetap menjadi fokus utama dari kebijakan ini.
Turunan dari UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memuat panduan teknis yang lebih mendetail. Peraturan ini mengatur metode penentuan upah minimum, komponen yang termasuk dalam upah, serta tata cara pembayarannya. Dengan adanya PP ini, implementasi aturan pengupahan di lapangan menjadi lebih jelas dan mudah dijalankan oleh perusahaan maupun pemerintah.
Ragam Jenis Upah Ditinjau dari Cara Perhitungan dan Bentuk Pemberiannya
Upah di Indonesia bisa dikategorikan dalam beberapa jenis, tergantung metode perhitungan, bentuk pemberian, sifatnya, hingga sumber dananya. Memahami jenis-jenis upah penting agar pekerja mengetahui haknya secara detail. Perusahaan pun dapat memilih sistem pengupahan yang paling sesuai dengan karakteristik pekerjaan.
Berdasarkan Cara Perhitungan:
Upah Waktu:
Besarannya dihitung dari durasi kerja, misalnya per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Sistem ini memberikan kepastian pendapatan bagi pekerja setiap periode. Meski demikian, produktivitas tidak selalu menjadi penentu utama dalam menentukan besar kecilnya upah.
Upah Borongan:
Nilainya ditentukan berdasarkan jumlah pekerjaan yang mampu diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Skema ini mendorong pekerja untuk menuntaskan tugas lebih cepat. Meski demikian, kualitas kerja bisa menurun jika pekerja terlalu fokus mengejar kuantitas.
Upah Satuan:
Perhitungannya dilakukan berdasarkan jumlah unit produk atau jasa yang berhasil dihasilkan. Cara ini mendorong peningkatan produktivitas karena upah sebanding dengan hasil kerja. Tantangannya, pekerja berpotensi mengalami tekanan jika target terlalu tinggi.
Berdasarkan Bentuk Pemberian:
Upah Uang:
Dibayarkan secara tunai atau melalui transfer bank, sehingga praktis digunakan untuk berbagai keperluan. Jenis upah ini paling sering dipakai di berbagai sektor. Kelebihannya, pekerja dapat mengatur penghasilan dengan leluasa.
Upah Barang:
Sebagian upah dibayar dalam bentuk barang, seperti produk perusahaan atau bahan pokok. Sistem ini biasanya digunakan di sektor pertanian atau perkebunan. Kekurangannya, barang tersebut tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan finansial langsung pekerja.
Upah Fasilitas:
Pemberian fasilitas seperti tempat tinggal, transportasi, atau makan sebagai bagian dari kompensasi. Sistem ini membantu mengurangi pengeluaran harian pekerja. Namun, nilainya sulit diuangkan jika pekerja membutuhkan dana tunai.
Berdasarkan Sifatnya:
Upah Pokok:
Bagian inti dari gaji yang dijadikan dasar perhitungan untuk pemberian tunjangan maupun bonus. Nilainya relatif tetap pada setiap periode pembayaran. Upah pokok memberi jaminan kestabilan penghasilan bagi pekerja.
Tunjangan:
Komponen tambahan di luar gaji pokok untuk kebutuhan tertentu, misalnya biaya transportasi atau layanan kesehatan. Tunjangan membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara signifikan. Besarannya biasanya diatur berdasarkan kebijakan perusahaan.
Bonus:
Kompensasi tambahan berdasarkan pencapaian individu atau tim. Bonus dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas pekerja. Sistem bonus juga mendorong persaingan sehat di antara karyawan.
Berdasarkan Sumber Dana:
Upah Pekerja Tetap:
Diberikan kepada pegawai dengan status penuh waktu, mencakup gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Skema ini menjamin pendapatan yang stabil bagi pekerja. Meski begitu, bagi pihak perusahaan, skema ini dapat menjadi beban jika kinerja karyawan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Upah Pekerja Lepas:
Dibayar kepada pekerja kontrak atau freelance sesuai pekerjaan yang diselesaikan. Sistem ini fleksibel bagi perusahaan karena tidak membebani anggaran jangka panjang. Kekurangannya, pekerja tidak memiliki kepastian pendapatan.
Faktor-Faktor Penentu Besaran Upah Pekerja
Besaran upah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari sisi pekerja, pemberi kerja, maupun kondisi pasar. Perbedaan faktor ini membuat nominal upah bervariasi di setiap perusahaan atau daerah. Mengetahui faktor-faktor ini penting agar pekerja dapat menilai apakah gaji yang diterimanya sudah sesuai standar.
Keahlian, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang memengaruhi besaran gaji seseorang. Keahlian khusus atau pengalaman panjang biasanya dihargai lebih tinggi karena tidak mudah ditemukan di pasar tenaga kerja. Pendidikan formal juga sering menjadi indikator kemampuan yang berpengaruh pada penawaran gaji.
Kondisi pasar tenaga kerja, jenis pekerjaan, dan risiko yang dihadapi turut menentukan nominal gaji. Permintaan yang tinggi dengan pasokan tenaga kerja terbatas akan mendorong kenaikan upah, sedangkan kelebihan tenaga kerja dapat membuatnya stagnan. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi atau memiliki risiko besar umumnya memberikan bayaran lebih tinggi, termasuk insentif tambahan sebagai kompensasi atas risiko tersebut.
Tingkat produktivitas karyawan, kebijakan pemerintah, dan letak geografis juga menjadi aspek yang menentukan. Kinerja yang baik sering diikuti bonus atau insentif, sementara pemerintah menetapkan upah minimum sebagai batas bawah yang wajib dipenuhi. Di daerah dengan biaya hidup tinggi atau persaingan tenaga kerja ketat, seperti kota besar, standar gaji umumnya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Tantangan Umum dalam Praktik Pengupahan di Lapangan
Meski aturan sudah jelas, praktik pengupahan di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Beberapa tantangan berasal dari faktor internal perusahaan, sementara lainnya dipengaruhi kondisi ekonomi global. Mengatasi tantangan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Tantangan dalam pengupahan di Indonesia masih meliputi ketidakpatuhan pengusaha terhadap aturan upah minimum. Praktik ini kerap ditemukan di sektor informal atau usaha kecil, di mana pengawasan pemerintah belum optimal. Lemahnya pengawasan membuat pelanggaran tersebut sulit diatasi secara tuntas.
Selain itu, kesenjangan upah antara pekerja tetap dan kontrak, maupun antara laki-laki dan perempuan, masih menjadi masalah yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Krisis ekonomi juga berpotensi menurunkan kemampuan perusahaan dalam membayar upah sesuai peraturan, yang kadang berujung pada pemotongan gaji atau pengurangan jam kerja. Dalam kondisi seperti ini, dialog yang terbuka antara manajemen dan pekerja menjadi kunci untuk menemukan solusi bersama.
Mengetahui arti dan fungsi upah menjadi langkah krusial bagi pekerja untuk menjaga hak serta menjamin kesejahteraan diri. Dengan mengetahui prinsip, jenis, dan faktor yang memengaruhi upah, kamu bisa lebih siap mengambil keputusan dalam karier sekaligus mengadvokasi hakmu di tempat kerja.
